Indonesia pada Masa Reformasi

Indonesia pada Masa Reformasi

Posted by zedukasi

Tuesday, July 2, 2019

IPS Materi Sejarah SMA

Masa reformasi di Indonesia ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi di Indonesia juga dimotori oleh aksi pelajar, mahasiswa, dan beberaoa tokoh masyarakat. Mereka menuntut perubahan kehidupan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah berikut sejarah singkat mengenai Indonesia pada masa reformasi sampai sekarang.

1. Peran Pelajar, Mahasiswa, dan Tokoh Masyarakat pada Masa Reformasi.

Presiden Soekarno turun dari jabatannya setelah para mahasiswa mengajukan tiga tuntutan rakyat (Tritura) pada tahun 1966. Pada tahun 1998 mahasiswa kembali tampil dalam panggung sejarah Indonesia sebagai agen perubahan bangsa.

Mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia men untut Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan meminta kepada pemerintah agar melaksanakan agenda reformasi.

Pada tanggal 12 Mei 1998 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Pada saat mahasiswa berdemonstrasi di depan gedung DPR aparat keamanan mengamankan situasi menggunakan peluru tajam sehingga empat mahasiswa Trisakti menjadi korban.

Keempat mahasiswa tersebut yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan sebutan tragedi Trisakti.

Seminggu setelah tragedi Trisakti mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR/MPR.Pada saat puluhan ribu mahasiswa mendatangi gedung DPR MPR di kawasan Gatot Subroto, Adnan Buyung Nasution bersama Amien Rais melakukan orasi.

Inti orasi tersebut adalah mengajak para demonstran untuk menyuarakan anti KKN, menuntut Soeharto turun dan sebuah reformasi Indonesia. Bahkan, Amin Rais dijuluki sebagai "lokomotif reformasi" karena ia berdiri paling depan untuk menyuarakan reformasi.

Selain di Jakarta, di Yogyakarta terjadi peristiwa bentrok yang melibatkan mahasiswa dan aparat keamanan. Peristia tersebut dikenal sebagai tragedi Gejayan karena terjadi di daerah Gejayan, Yogyakarta. Peristiwa ini berawal dari unjuk rasa mahasiswa beberapa universitas di Yogyakarta dan berakhir bentrok dengan aparat.

Bentrokan tersebut menyebabkan ratusan korban luka dan satu mahasiswa meninggal dunia, yaitu Moses Gatotkaca. Meskipun demikian, kondisi Yogyakarta pada saat itu masih dapat terkendali karena Sultan Hamengku Buwono X sering turun ke jalan menenangkan demonstran agar tidak bertindak anarkis. Selain itu, ia ikut mengunjungi korban-korban tragedi Gejayan di rumah sakit.

Aksi mahasiswa di Jakarta dan Yogyakarta selanjutnya menjalar ke Surakarta. Aksi mahasiswa di Surakarta dipelopori oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Solo (UMS).

Aksi mahasiswa kampus UNS Surakarta bisa dibilang cukup berani karena ketika kampus lain masih berdemonstrasi di halaman kampus, mahasiswa UNS Surakarta justru melakukan aksi di luar kampus. Akibatnya, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan.

Aksi demonstrasi menuntut pelaksanaan reformasi tidak hanya dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa di Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta, tetapi juga dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa Surabaya, Bandung, dan Makasar. Selain itu, tokoh-tokoh seperti Nurcholis Madjid Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno putri turut berperan penting mewujudkan reformasi di Indonesia.

2. Kehidupan Politik dan Ekonomi pada Masa Reformasi

Kehidupan politik masa reformasi di Indonesia dimulai sejak berakhirnya masa Orde Baru hingga pemerintahan pada saat ini. Kehidupan politik pada masa reformasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998-1999)

Presiden B.J. Habibie

B.J. Habibie resmi dilantik sebagai presiden menggantikan Presiden Soeharto pada tanggal 10-13 November 1998. Ia segera menyusun Kabinet Reformasi Pembangunan untuk merealisasikan agenda reformasi.

Meskipun hanya menjabat dalam waktu singkat, kebijakan Presiden B.J. Habibie sejalan dengan agenda reformasi Beberapa kebijakan Presiden B.J. Habibie yaitu :

1. membebaskan tahanan politik Orde Baru; 
2. menghapus SIUPP; 
3. mencabut undang undang subversi, dan 
4. menjamin kebebasan berkumpul, berpendapat; 
5. serta membentuk partai palitik. 

Masalah dalam negeri lainnya yang harus dihadapi Presiden B.J. Habibie pada awal masa reformasi yaitu konflik Aceh, Timor Timur, dan Papua.

Kebijakan politik Presiden B.J. Habibie terkait masalah Timor Timur diselesaikan dengan melaksanakan memorandum bagi rakyat Timor Timur.

Pemerintah Indonesia memberikan pilihan kepada rakyat Timor Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia atau monjadi bagian dari Indonesia dengan otonomi khusus.

Dari hasil jajak pendapa yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999. sebanyak 78,5% penduduk Timor Timur memilih lepas dari Indonesia.

Dalam bidang ekonomi B.J. Habibie berupaya menangani kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Kondisi ini terlihat dari usahanya menyusun undang undang pemberantasan tindak korupsi pada tahun 1999.

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Indonesia masih mengalami krisis ekonomi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dibuatlah reformasi ekonomi yang isinya sebagai berikut.

1. Melakukan reformasi perbankan.
2. Menetapkan undang-undang anti monopoli yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Menyuplai beras dengan harga terjangkau.
4. Melibatkan pedagang menengah, kecil, dan koperasi untuk ikut serta dalam distribusi beras.

b. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Abdurrahman Wahid

Melalui pemilu 1999, MPR menetapkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Selama masa pemerintahannya Presiden Abdurrahman Wahid melakukan reformasi birokrasi.

Tindakan ini direalisasikan dengan memisahkan TNI dan Polri, membubarkan Departemen Penerangan, dan membentuk Departemen Sosial yang sudah dihapuskan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.

Dalam bidang politik luar negeri Presiden Abdurrahman Wahid menjalin hubungan baik dengan negara-negara di Asia Tenggara. Ia juga membentuk poros Jakarta-Beijing-New Delhi untuk memperkuat kedudukan Indonesia di kancah internasional.

Dalam upaya mempererat persatuan bangsa Presiden Abdurrahman Wahid menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ia juga memperjuangkan hak-hak etnik Tionghoa.

Pemerintahan Presiden Abdurrahman uno Wahid secara umum belum mampu melepaskan bangsa Indonesia dari krisis ekonomi. Dalam kondisi tersebut Presiden Abdurrahman Wahid melakukan upaya membangun kembali mitra ekonomi dengan negara luar.

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan diplomasi ke luar negeri secara intensif. Dalam masa tiga bulan pemerintahannya, hampir semua mitra ekonomi Indonesia di empat benua telah dikunjungi. Kurjungan tersebut membawa dampak positif berupa pemulihan ekonomi dan mendorong aliran investasi ke Indonesia.

c. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Megawati Soekarnoputri

Pada tanggal 23 Juli 2001 Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi presiden. Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Kabinet Kerja Gotong Royong yang memprioritaskan program-programnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, melanjutkan proses reformasi dan demokratisasi, melakukan normalisasi kehidupan ekonomi, melaksanakan penegakan hukum, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, serta menyelenggarakan pemilu pada tahun 2004.

Di bidang hukum dan keamanan, Presiden Megawati memberikan otonomi khusus kepada Aceh dan Papua. Pemerintah juga berusaha menghapus praktik korupsi dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 27 Desember 2002 dan membentuk pengadilan khusus untuk korupsi (Pengadilan Tipikor).

Pada akhir masa jabatannya, pemerintahan Presiden Megawati berhasil menyelenggarakan pemilu 2004secara demokratis.Pemilu ini diikuti oleh 24 partai politik. Pemilu tahun 2004 diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung

Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri masih mewarisi berbagai kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi sebagai berikut.

1. Mengatasi masalah utang Indonesia peninggalan Orde Baru.
2. Menalkkan pendapatan per kapita yang cukup signifikan.
3. Melakukan privatisasi BUMN dengan menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1% dan inflasi hanya 5,06%
4. Memperbaiki kinerja ekspor.

f. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (2004-2009)

Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla fokus pada perbaikan ekonomi.

Pada masa ini kondisi ekonomi sudah lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Bahkan, Indonesia berhasil melunasi utang IMF. Meskipun demikian, kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla dikritik karena menaikkan harga BBM Sebagai langkah pengurangan beban rakyat, pemerintah meluncurkan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT).

Dalam bidang keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla berhasil menyelesaikan konflik di Aceh yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Baik pemerintah Indonesia maupun GAM menyepakati penyelesaian konflik melalui Perjanjian Helsinski.

Pada periode yang sama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla juga mampu mengurangi ancaman terorisme dengan menangkap beberapa gembong teroris yang terlibat dalam peristiwa Bom Bali dan J.W. Marriot.

Dalam menghadapi tekanan APBN yang semakin berat akibat lonjakan harga minyak dunia, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla harus menaikkan harga BBM. Pada bulan Maret 2005 dan Oktober 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM yang berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya.

Kenaikan harga BBM telah mendorong tingkat inflasi pada bulan Oktober 2005 yang mencapai 8,7%. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla relatif lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

e. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono (2009-2014)

Pada tanggal 20 Oktober 2009 Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II ini menetapkan beberapa program besar antara lain meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pelayanan hukum, dan mewujudkan good governance. Salah satu wujud good governance yaitu pemberantasan korupsi di seluruh elemen pemerintahan mulai desa hingga pemerintah pusat.

Pada periode pemerintahan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu ll dan mem prioritaskan peningkatan ekonomi. Meskipun demikian, kondisi ekonomi Indonesia tidak mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2013 angka pengangguran mencapai 7,39 juta orang. Kelangkaan energi dan pangan memperberat perscalan yang harus dihadapi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

f. Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (2014-Sekarang)

Joko Widodo

Pada tanggal 9 Juli 2014 rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Dalam pemerintahannya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla  mengusung visi revolusi mental. Setelah  resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 Presiden Joko Widodo meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera.

Kebijakan ekonomi pertama yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Kebijakan ini tidak terlepas dari naiknya harga minyak dunia. Kenaikan BBM berdampak pada kenaikan bahan-bahan pokok dan tarif kendaraan.

Kenaikan harga BBM dari Rp6.500,00 menjadi Rp8.500,00 ini diikuti demonstrasi di berbagai daerah. Presiden Joko Widodo juga mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi seperti APEC Assian Summit, dan G20. Dari APEC Presiden Joko Widodo berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 triliun

3. Perubahan Demokrasi pada Masa Reformasi

Demokrasi yang dikembangkan pada masa Orde Baru sebenarnya adalah Demokrasi Pancasila. Pelaksanaan kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi pada praktiknya kedaulatan rakyat pada masa Orde Baru berada di tangan presiden.

Sementara itu,pada masa reformasi demokrasi dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan secara praktis kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Pemerintah pada masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan demokratis yang ditandai dengan berbagai kebijakan berikut.

a. Keluarnya Ketetapan-Ketetapan MPR-RI

Ketetapan-ketetapan MPR Republik Indonesia dikeluarkan dalam sidang istimewa pada bulan November 1998 sebagai awal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional.

Ketetapan tersebut antara lain:

1. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi; 
2. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang Referendum; 
3. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN; serta 
4. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

b. Otonomi Daerah

Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan.Tujuan otonomi daerah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
3. Menegakkan keadilan sosial.
4. Memeratakan wilayah daerah.
5. Memelihara hubungan yang sesuai antara pusat dan daerah.
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat. 
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat. 
8. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD

c. Pemekaran Provinsi

Pada masa Orde Baru wilayah Indonesia terbagi menjadi 27 provinsi. Pada awal masa reformasi jumlah provinsi tersebut menjadi 26 karena Timor Timur melepaskan diri.

Pada perkembangannya, provinsi di Indonesia mengalami pemekaran menjadi 34 provinsi. Beberapa provinsi baru hasil pemekaran antara lain

1. Maluku Utara dengan ibu kota Sofifi-Ternate,
2. Banten dengan ibu kota Serang, 
3. Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang, 
4. Gorontalo ibu kota Gorontalo, 
5. Irian Jaya Barat dengan ibu kota Manokwari, 
6. Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang, 
7. Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju, dan 
8. Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor.

d. Partai Politik

Pada masa reformasi lima paket undang-undang tentang politik dicabut. Sebagai gantinya, reformasi DPR menetapkan tiga undang-undang politik baru yaitu undang-undang partai politik, pemilihan umum, susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Munculnya undang-undang politik yang baru dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik memberikan semangat kepada kehidupan politik di Indonesia. Semangat tersebut ditunjukkan dengan munculnya sistem multipartai di Indonesia.

e. Amandemen UUD 1945

Dalam kurun waktu 1999-2002 UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Amandemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Perubahan pertama, tanggal 14-21 Oktober 1999 pada sidang umum MPR 1999.
2. Perubahan kedua, tanggal 7-18 Agustus 2000 pada sidang tahunan MPR 2000.
3. Perubahan ketiga, tanggal 1-9 November 2001 pada sidang tahunan MPR 2001.
4. Perubahan keempat, tanggal 1-11 Agustus 2002 pada sidang tahunan MPR 2002

f. Pelaksanaan Pemilu

Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah diadakannya pemilihan umum (pemilu). Pada masa reformasi pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu pada masa reformasi diadakan setiap lima tahun sekali. Hingga saat ini pemilu secara berturut-turut telah dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

g. Kebebasan Pers

Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie bermunculan media cetak baru berjumlah hingga 1.397 penerbit di seluruh Indonesia karena Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tidak lagi diberlakukan.

Kebijakan tersebut menyebabkan negara tidak lagi menjadi pembina pers secara formal, tetapi hanya sebagai pengawal jalannya pembangunan nasional. Selanjutnya, Presiden Abdurrahman Wahid meneruskan kebijakan Presiden B.J. Habibie. Jumlah penerbitan di Indonesia pun meningkat signifikan.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekamoputri, terjadi demokratisasi pers yang ditandai hadirnya undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Kebebasan pers ini terus berlangsung sampai masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Indonesia pada Masa Reformasi

4/ 5

Oleh zedukasi

Ditulis zedukasi Pada July 02, 2019 Komentar